Korem 131/Santiago Peringati Harkitnas ke 109 Tahun 2017

Manado. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) adalah merupakan Semangat kebangkitan nasional yang tidak pernah memudar, namun justru semakin menunjukkan urgensinya bagi kehidupan berbangsa kita hari-hari ini dimana semangat itu sudah tercetus setidaknya 109 tahun yang lalu, yang ditandai dengan berdirinya Boedi Oetomo, namun sampai sekarang tetap sangat ampuh menyatukan dan menyemangati gerak kita sebagai bangsa, dimana hal ini seluruh bangsa Indonesia melaksanakan kegiatan ini dalam bentuk upacara guna memperingatai Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke 109 yang dalam hal ini Korem 131/Santiago juga melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Harkitnas tersebut pada Senin, 22 Mei 2017 bertempat dilapangan Korem 131/Santiago yang dipimpin langsung oleh Komandan Korem 131/Santiago Kolonel Inf Sabar Simanjuntak SIP MSc yang bertindak selaku Inspektur Upacara dengan Komandan Upacara Mayor Arh Janis yang dalam upacara tersebut membacakan amanat Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang mengatakan betapa tak mudahnya para pendahulu merajut angan keindonesiaan saat itu, ketika infrastruktur transportasi dan komunikasi masih terbatas, ketika sumber daya insan yang teguh dengan pemikiran keindonesiaan masih dapat dihitung dengan jari, ketika acuan untuk memperkokoh dasar-dasar kesamaan suku bangsa dan adat masih belum mengakar kuat, ketika semuanya itu berada dalam konteks  ketakutan akan kekejaman kolonialis yang siaga memberangus setiap pemikiran yang memantik hasrat lepas dari belenggu penjajahan.

Presiden Joko Widodo pada awal tahun ini telah mencanangkan penekanan khusus pada aspek pemerataan dalam semua bidang pembangunan. Bukan berarti sebelumnya kita abai terhadap aspek ini yang sejak awal, dalam program Nawacita yang disusun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla, aspek pemerataan mendapat porsi perhatian yang sangat tinggi sehingga pemerataan pembangunan antar wilayah hendak diwujudkan dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang pada awal tahun 2017 ini, meski angkanya membaik dibanding tahun sebelumnya, koefisien Nisbah Gini atau Gini Ratio, yang merupakan ukuran kesenjangan distribusi pendapatan dan kekayaan penduduk, masih sekitar 40% untuk itu, Bapak Presiden meminta aparat penyelenggara negara bekerja keras menurunkan indeks kesenjangan tersebut melalui berbagai langkah yang multidimensi dimana persoalan pemerataan hampir merupakan masalah semua bangsa, bahkan negara-negara maju pun berkutat dengan isu kesenjangan yang sama beberapa bahkan mencatatkan indeks yang lebih tinggi, lebih senjang, dibanding Indonesia, namun bagi kita mewujudkan pemerataan yang berkeadilan sosial adalah juga menjadi penghormatan terhadap cita-cita para peletak dasar bangunan kebangsaan yang menginginkan tidak ada jurang yang membatasi penyebaran kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia dimana bagi kita, kebangkitan nasional hanya akan berarti jika tidak ada satu anak bangsa pun yang tercecer dari gerbong kebangkitan tersebut dengan berlatar belakang pemikiran tersebut, maka kiranya tema ”Pemerataan pembangunan Indoneaia yang berkeadilan sebagai wujud kebangkitan nasional” yang menjadi tema peringatan Hari kebangkitan Nasional Tahun 2017 ini adalah pesan yang tepat dan seyogyanya tidak hanya tertanam di dalam hati, namun juga segera diwujudkan melalui strategi, kebijakan, dan impelementasi dalam pelayanan kita kepada masyarakat dan bangsa.

Pemerintah harus berupaya meningkatkan aspek pemerataan pembangunan di segala sektor seperti disektor kelistrikan, misalnya, pembangunan ketenagalistrikan telah dilakukan di 2500 desa yang belum mendapat aliran listrik yang pada saat yang sama, kebijakan pemerataan dilakukan melalui subsidi listrik yang difokuskan kepada masyarakat menengah kebawah, sehingga bias dilakukan relokasi subsidi listrik tahun 2016 sebesar Rp 12 triliun, dialihkan untuk menunjang sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dimana pemerintah juga memandang bahwa pembangunan infrastruktur diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan meningkatkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk juga salah satunya infrastruktur jalan raya yang baru-baru ini bapak Presiden berkenan menjajal langsung jalan trans Papua yang sudah hampir selesai dibangun dari 4300 Km jalan raya trans Papua, 3800 Km diantaranya telah dibuka dengan demikian dalam bidang agraria, juga telah diluncurkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) yang bertumpu pada tiga pilar yaitu lahan, kesempatan dan SDM. Kebijakan ini menitikberatkan pada reforma agraria, termasuk legalisai lahan transmigrasi, pendidikan dan pelatihan vokasi, perumahan untuk masyarakat miskin perkotaan serta ritel modern dan pasar tradisional yang kebijakan ini bertitik berat pada proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan/akses dan penggunaan lahan yang dilaksanakan melalui jalur Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan perhutanan sosial dengan melalui program reforma agraria ini pemerintah mengalokasikan kepemilikan lahan TORA dan pemberian legalitas akses perhutanan sosial kepada masyarakat bawah sehingga pemerintah juga melakukan upaya pemerataan di sektor Kominfo melalui program Palapa Ring, berupa obyek pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia sehingga keberadaan internet berkecepatan tinggi (broadband) dapat dinikmati secara luas.

Satu abad lebih sejak organisasi Boedi Oetomo digagas telah memunculkan dimensi baru dalam lanskap sosial budaya seluruh umat manusia dimana perubahan besar telah terjadi yang kalau boleh kita rangkum dalam satu kata kiranya “digitalisasi” adalah kata yang tepat dan berkah digitalisasi yang paling nyata hampir terjadi di setiap sektor terkait dengan dipangkasnya waktu perizinan, proses perizinan yang berlangsung ratusan hari sampai tak terhingga dipangkas secara drastis hingga enam kali lebih cepat dari waktu semula dimana perizinan di sektor listrik misalnya dari 923 hari menjadi 256 hari, perizinan pertanian dari 751 menjadi 172 hari, perizinan perindustrian dari 672 hari menjadi 152 hari, perizinan kawasan pariwisata dari 661 hari menjadi 188 hari demikian juga perizinan pertanahan dari 123 hari menjadi 90 hari, perizinan kehutanan dari 111 hari menjadi 47 hari, perizinan perhubungan dari 30 hari menjadi 5 hari, perizinan bidang telekomunikasi dari 60 hari dipangkas menjadi 14 hari serta pemangkasan waktu perizinan ini dapat terlaksana berkat teknologi digital yang dengan inovasi digital, mungkin kita dihadapkan pada kejutan-kejutan dan tata cara baru dalam berhimpun dan berkreasi yang sebagian menguatkan, namun tak kalah juga yang mengancam ikatan-ikatan kita dalam berbangsa dan satu hal yang pasti, kita harus tetap berpihak untuk mendahulukan kepentingan bangsa di tengah gempuran lawan-lawan yang bisa jadi makin tak kasat mata, justru karena itulah maka kita tak boleh meninggalkan orientasi untuk terus mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan sosial.

Dimana pada upacara Harkitnas tersebut diikuti oleh pasukan Yonif Raider 712/Wiratama, Korem 131/Santiago dan Pengawai Negeri Sipil Korem dan jajaran Balak lainnya yang turut dihadiri oleh Kasrem 131/Santiago Kolonel Inf Endro Satoto SIP MM, para Kasi Korem serta para Kabalakrem 131/Santiago wilayah Manado dimana selesai pelaksanaan upacara tersebut dilanjutkan dengan pengarahan Komandan Korem 131/Santiago dalam kegiatan Jam Komandan.